ERA ORDE LAMA PRESIDEN SOEAHRTO DAN SOAL KEBEBASAN PERS

ERA ORDE LAMA PRESIDEN SOEAHRTO DAN SOAL KEBEBASAN PERS

Pada 9 Juni 1994, Soeharto meresmikan Pelabuhan Teluk Ratai, Lampung. Kali ini pidatonya tanpa teks. Di akhir pidato dia mengatakan, "Ada pers yang mengeruhken situasi dan mengadu domba. Ini gangguan pada stabilitas politik dan nasional. Kalau tak bisa diperingatken akan kita ambil tindakan karena mengganggu pembangunan sebagai tumpuan kita." 

Para menteri kabinet rapat membahas 'pers yang mengadu domba' itu. Sehari kemudian, Menteri Penerangan Harmoko mengusulkan pers tersebut dibredel saja. 
Pada 20 Juni Soeharto memanggil Harmoko dan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono ke Cendana. 

Paginya atau 21 tahun lalu, keputusan bredel itu terbit, Detik, Editor dan Tempo ditutup. 
Sekarang, disaat kebebasan berekspresi itu sudah diraih, banyak pihak yang menyalahgunakannnya, sipemilik telivisi sibuk menggunakan medianya menjadi "pengeras suara" bagi kepentingannya. Bahkan bermunculan situs2 propaganda dengan kualitas sangat buruk yang sangat tdk layak baca. Diperparah lagi dengan pembacanya sangat fanatik yang akhirnya hanya menghasilkan "preman2 online" yang seakan membela kebenaran. Copy sini, paste sana tanpa mau tau kebenarannya. 

Dan yang sering dibagikan adalah berita tak berkualitas dgn awalan judul "astagfirullah, si anu menjalankan nganu dari balik lapas". Setahu saya awalan berita seperti itu tdk ada dalam kode etik jurnalistik negara manapun. Itu hanya members shock effect pada pembaca berita yang gemar membaca berita tapi hanya judulnya saja